Membangun Demokrasi - Membangun Demokrasi Indonesia

Mengharapkan sebuah pemerintahan yang demokrasi merupakan salah satu angan-angan dari seluruh rakyat kepada pemimpinnya meskipun hal itu sangat sulit untuk diwujudkan di hampir seluruh pemimpin dunia, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat tentunya sudah dijalankan, namun ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan beberapa pemimpin yang ironisnya banyak dilakukan oleh mereka yakni pemerintahan dari rakyat partai, untuk rakyat partai, dan oleh rakyat di partainya. Sungguh miris, namun kenyataannya memang seperti itu, banyak pemimpin yang mendahulukan kepentingan golongannya atau orang-orang tertentu yang menguntungkan bagi dirinya atau sebagai balas budi karena telah mendukung atau menjadi sponsor bagi dirinya hingga mencapai posisi seperti itu.

Demokrasi yang berjalan dalam suatu pemerintahan sebuah negara seharusnya menjadi salah satu system yang menjadi panutan untuk menjalankan pemerintahan, karena dalam sebuah pemerintahan, tidak hanya ada masyarakat eksekutif, yudikatif dan legislative (tiga jenis lembaga negara) namun adanya masyarakat yang lebih luas yang menjadi tujuan negara untuk di makmurkan sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Adanya pemerintahan demokrasi yang berjalan, diharapkan akan dapat membuat sebuah pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya karena didalam demokrasi terdapat harapan dan keinginan dari seluruh rakyat.

Membangun demokrasi sebuah negara, adalah hal yang tidak dapat dilakukan secara langsung karena akan ada banyak gejolak dari golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan, selain itu, pemahaman demokrasi sendiri belum banyak diketahui oleh sebagian besar orang. Sebagai contoh demokrasi dalam skala kecil adalah demokrasi dibidang pendidikan, sebuah kampus merupakan sebuah “negara kecil” bagi mahasiswanya, dari sana mereka belajar berorganisasi dengan skala yang lebih besar dibandingkan pada saat di bangku sekolah menengah, namun beberapa kegiatan mahasiswa tampaknya masih terdikte oleh peraturan kampus tanpa adanya pembicaraan bagaimana baik dan buruknya kegiatan tersebut untuk mahasiswa maupun pihak kampus. Apabila pihak kampus keberatan dengan aspirasi mahasiswa, kebanyakan akan melarang dan mahasiswa mau tidak mau akan menaati peraturan tersebut, karena ancaman yang diterima oleh mahasiswa kebanyakan tidak main-main apabila sampai terjadi demo di dalam kampus. Sehingga yang terjadi membuat kampus menjadi tidak berimbang karena mahasiswa menjadi pasif oleh peraturan dikampus. Keputusan apapun dari kampus yang merupakan sebuah “ negara kecil “ bagi mahasiswa sepatutnya mengajarkan demokrasi kepada mahasiswanya dengan mengajak berdiskusi, mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan mempertimbangkan masukan dari mereka sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam skala yang lebih besar dan permasalahan yang lebih kompleks, demokrasi memang tidak mudah untuk dilakukan, untuk itulah ada wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diharapkan dapat menjadi ‘wakil’ rakyat untuk menyampaikan keinginan maupun harapan dari masyarakat kepada pemerintah, meskipun pemberitaan akhir-akhir ini lebih menunjukkan yang terjadi adalah mandat dari rakyat yang tidak disampaikan, serta kepercayaan dari rakyat mulai berkurang, namun sebagai rakyat, sebaiknya kita tetep otimis kepada pemilu yang sebentar lagi akan dimulai bahwa akan ada calon-calon Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden yang akan lebih baik dari pada sebelumnya, memilih calon-calon wakil rakyat yang tentunya harus dapat menyampaikan asprasi serta memberikan solusi terhadap segala permasalahan karena orang-orang di DPR merupakan pilihan dari rakyat yang tentunya solusi terbaik seharusnya diberikan untuk rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang di emban, bukan hanya mementingkan pihak-pihak tertentu, karena sejatinya, yang telah membuat mereka dapat duduk di kursi DPR-RI ataupun Presiden merupakan rakyat bukan golongan ataupun orang-orang yang menjadi sponsor mereka, rakyatlah yang memilih, sehingga mayoritas pemikiran, usaha maupun tindakan mereka haruslah untuk kepentingan rakyat.