Membangun Demokrasi - Keikutsertaan Masyarakat dalam Membenahi Demokrasi Indonesia

Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang merupakan dimana bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan mereka. Seperti dalam teori demokrasi menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya jelas demokrasi mendeskripsikan bahwa segala sesuatunya ada ditangan rakyat.

Dalam pengambilan keputusannya, Indonesia memiliki lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan salah satu perangkat negara yang melaksanakan sistem demokrasi di negara ini. Tetapi DPR saat ini tidak sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DPR selalu dipenuhi kepentingan politik, sangat jarang DPR mengambil kebijakan yang sudah representatif dari aspirasi rakyat. Contohnya saja dalam memutuskan kenaikan harga BBM diawal tahun 2013 kemarin yang dinilai sebagian masyarakat masih belum rasional. Sebagian masyarakat menginginkan tidak perlu dinaikan harga BBM tetapi ketika sidang paripurna sebagian besar anggota DPR memutuskan menaikan harga BBM. Masih banyak lagi beberapa permasalahan lembaga perwakilan di negara ini yang belum sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi dengan betul.
Saat ini kita pun sedang sibuk dihadapkan dengan pilunya permasalahan pemilihan umum calon legislatif dan calon presiden. Mungkin dalam waktu dekat ini kita harus mempersiapkan mata, telinga dan hati nurani untuk menangkap apapun yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih calon legislatatif. Mengapa harus teliti? Karena ini menyangkut pelaksanaan sistem demokrasi negara Indonesia yang mungkin kita bisa menilai ‘sudah berantakan’. Kita perlu jeli dan cerdas dalam memahami kandidat pemilu tahun ini khususnya dalam pileg, karena yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah pileg. Ketika kita salah memilih calon legislatif, maka yang terjadi adalah kita salah pula dalam memilih wakil rakyat!

Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan system demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partai nya sendiri. Contoh kecilnya adalah dalam hal menyebarkan politik uang yang memaksa masayarakat untuk memilih kandidat pemilu yang menyebarkan politik uang tersebut. Hal seperti ini sangat banyak dilakukan oleh partai-partai ataupun peserta pemilu diranah pileg maupun pilpres di Indonesia. Permainan politik seperti ini jelas telah merusak sistem demokrasi karena politik uang merupakan salah satu bagian dari korupsi pemilu dan penyakit demokrasi. Mengapa penyakit demokrasi? Karena politik uang dapat membuat masyarakat untuk memilih tidak berdasarkan hati nuraninya, melainkan karena paksaan.

Masyarakat kelas menengah bawah sekarang pun masih belum cerdas terhadap politik, mereka masih perlu diberikan penyadaran politik terutama terkait politik uang. Sebagian masyarakat mau menerima politik uang karena saat itu mungkin mereka sedang membutuhkan uang tapi mereka tidak melihat jangka panjang dari politik uang yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut.

Maka jelaslah sudah bahwa sistem demokrasi di Indonesia khususnya sistem demokrasi dalam pemilu masih perlu kita benahi, tidak hanya pemerintah tapi kesadaran kita sebagai masyarakat juga perlu membantu untuk membenahi segala penyakit demokrasi di negara ini. Dan untuk membangun sistem demokrasi yang ideal pun tidak bisa secara instan bisa kita dapatkan, kita harus terjun ke masyarakat untuk memantau adanya segala bentuk kejadian yang diindikasikan sebagai penyakit demokrasi, misalnya masalah politik uang dalam pemilu. Karena ketika kita tahu siapa saja yang melakukan politik uang tersebut, bisa saja kita laporkan ke pihak yang berwenang atau memberi pencerdasan politik kepada masyarakat untuk tidak memilih kandidat pemilu atau partai yang melakukan tindakan politik uang.

Karena bagaimana pun demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk pemerintah. Ini negara yang harus kita bangun bersama-sama, rakyat yang memilih mereka sebagai wakil rakyat, dan sebagai wakil rakyat mereka seharusnya merealisasikan apapun yang menjadi aspirasi rakyat, agar bagaimana sistem demokrasi di Indonesia tidak hanyut seiring berjalannya waktu. Kita harus meyakini pula bahwa Indonesia akan sembuh dari penyakit demokrasi dan suatu saat akan memulihkan kembali sistem demokrasi yang baik, dipimpin pula oleh pemimpin dan wakil rakyat yang benar yang dengan bijaksana menjalankan demokrasi dengan sesungguhnya.