Membangun Demokrasi - Meluruskan Demokrasi Indonesia

Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di suatu negara yang warganya memiliki hak setara untuk ikut menentukan jalannya sebuah sistem pemerintahan. Efektifitas intinya adalah Pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan demokratis melaksanakan tugasnya dengan batasan-batasan dalam pelaksanaanya, batasan-batasan tersebut berhubungan dengan pembatasan kekuasaan yang digolongkan kedalam tiga kekuasaan, yaitu: Kekuasaan Legislatif  ialah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen, Kekuasaan Eksekutif  adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah, dan terakihir Kekuasaan Yudikatif  yang digunakan sebagai kekuasaan untuk mengadili dalam rangka menjalankan undang-undang. Demokrasi menjadi bukti sebuah sejarah panjang  kedaulatan indonesia yang kental dengan kemultilateralannya. Dihadapkan dengan skandal kompleks dalam sebuah demokrasi, Indonesia melewati berbagai macam kondisi berskala luas dan menyebar.

            Di peringkat ke-3 setelah AS dan India sebagai negara terbesar dengan penduduk raksasa yang menjalankan demokratisasi politik (pemilu legislatif di pusat serta presiden, hingga pemilihan kepala daerah) secara damai lugas dan berani pasca massa keotoriteran selama 4 dekade. Bagaimanapun ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang diraih oleh Indonesia dan menjadi sorotan dunia dari negara lainnya. Namun banyak orang yang belum atau bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana demokrasi yang sesunguhnya, pengetahuannya terbatas karena hanya melihat secara general tidak mengerucut. Fenomena tersebut yaitu Demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural belum bersifat struktural, karena sistem yang dijalankan baru sebatas  pemilihan umum (pemilu). Demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya sekedar pemilihan umum (pemilu) tapi juga dengan adanya penetapan kualitas partisipasi masyarakatnya, terutama peran dalam memantau atau memberi masukan langsung ke pemerintah dengan wakil-wakil yang dapat dipertanggungjawabkan tugas-tugasnya di dalam parlemen serta menjadi perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini juga menjadi salah satu yang terpenting, apakah wakil-wakil tersebut dapat memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat ketika beropini tentang pemerintahan yang dijalankan atau hanya akan menjadi patung-patung percaturan demokrasi di Indonesia.

            Demokratisasi politik juga memiliki kaitan oleh tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya,
layaknya negara-negara maju  Eropa yang semestinya kita ketahui bahwa kemajuannya tak lepas dari praktek kolonialisme kepada negara ini. Banyak negara-negara yang bukan demokratis secara politik namun tingkat kesejahteraan ekonomi rakyatnya relatif tinggi, terus meningkat dan merata seperti Cina.

            Jika sektor ekonomi tidak sesuai dan tidak stabil dengan kondisi politik,  pencapaian demokrasi yang dijalankan belum termasuk ke dalam demokrasi rill, karena negara yang menganut demokrasi harus dilandasi oleh faktor kestabilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun perekonomian Indonesia cukup stabil dan mampu melewati masa sulit karena sedikit banyak terkena dampak dari krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara lain khususnya Eropa dan Amerika, Indonesia belum bisa dikatakan ke dalam kategori negara yang sejahtera masyarakatnya, karena perekonomian di Indonesia belum merata.    Belum lagi dihadapkan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, korupsi, utang luar negri, dll. Perekonomian Indonesia bisa dikatakan  jauh dari ekonomi yang menyejahterakan masyarakatnya. Masalah korupsi yang telah menjadi momok dan kentalnya rentetan-rentetan kasus dengan berbagai macam skenario yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, masalah utang luar negri yang membuat negri ini tergantung dengan suntikan-suntikan dana dari negara maju yang menciptakan “Jebakan Pinjamkan Uang Menjadi Utang”, permasalahan pengangguran sebagai tenaga kerja yang tidak kompeten karena masalah minimnya pengetahuan dan skill merupakan penyebab timbulnya permasalahan ekonomi dasar yang menjadi masalah rumit di Indonesia untuk diselesaikan dengan tepat demi memajukan perekonomian negri ini. Oleh karena itu dibutuhkan transparansi ekonomi dalam setiap program kerja dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, hal-hal tersebut perlu diluruskan dan dibenahi supaya nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya bisa tercapai dan berjalan dengan semestinya.