Membangun Pendidikan - Bahan, Resep dan Koki yang Tepat Menciptakan Pendidikan sebagai Makanan yang Sehat

Bicara tentang pendidikan ibarat membuat sebuah makanan yang  sehat  untuk di santap semua orang.Untuk mengolah makanan yang enak dan sehat, makanan tersebut harus memiliki bahan-bahan yang berkualitas, resep yang tepat dan tentu saja koki yang handal. Makanan yang sehat sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang untuk membuatnya bertumbuh dengan baik, begitu juga halnya dengan pendidikan.Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat mendasar dalam membangun kualitas suatu bangsa. Dengan pendidikan yang baik, maka akan tercipta kehidupan bangsa yang cerdas dan berkarakter sehingga dapat meningkatkan kesejahtaraan rakyat.

Pendidikan sama halnya seperti makanan yang dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi seseorang . Bila makanan yang dikonsumsi seseorang tidak sehat, maka dampak buruk yang diperolehnya bukan sekarang, melainkan dikemudian hari yang berupa penyakit.Demikian dengan pendidikan, hasil dari pendidikan yang baik tidak dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melainkan memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar.Maka dari itu diperlukannya peran pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh tertinggal dengan negara-negara Asia lain seperti Singapura, Jepang dan China.

Untuk menciptakan pendidikan yang baik, diperlukan tiga komponen utama yaitu sebagai komponen pertama  adalah ‘bahan’ yang berupa sarana prasarana, masyarakat dan manajemen pendidikan, komponen kedua adalah ‘resep’ yaitu kurikulum dan komponen terakhir yang tidak kalah penting adalah ‘koki’ berupa guru.Jika ketiga komponen ini bersinergi, maka akan tercipta ‘makanan sehat’berupa pendidikan yang baik.
Komponen pertama ‘bahan’ berupa sarana prasarana dan manajemen pendidikan.Sarana dan prasarana sering dijadikan sebagai tolak ukur mutu sebuah sekolah.Sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang keterampilan siswa agar nantinya dapat bersaing dalam arus globalisasi. Tetapi, masih banyak ditemui sekolah-sekolah yang sarana prasarana nya sangat
tidak layak  terutama di daerah tertinggal seperti Kalimatan dan Papua.
Dari permasalahan diatas, disinilah perlu peran serta dari manajemen pendidikan dari mulai tingkat tertinggi yaitu Departemen Pendidikan Nasional RI sampai tingkat terendah yaitu kepala sekolah.

Anggaran pemerintah Indonesia untuk pendidikan sebesar 20% tidak bisa dikatakan sedikit.Dengan anggaran tersebut, Departemen Pendidikan RI telah mengeluarkan segelintir kebijakan pendidikan yang strategis seperti akreditasi sekolah, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS),akses buku murah melalui website, kurikulum, ujian nasional sampai peningkatan mutu guru.Tetapi, sebaiknya Departemen Pendidikan Nasional RI perlu memikirkan matang-matang kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari sistem pendidikan negara lain seperti Finlandia yang dikenal sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik didunia ini, tidak mengadakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa, ujian secara nasional hanya diadakan sebagai test masuk perguruan tinggi. Selain menghemat anggran pendidikan, tidak adanya ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa juga memiliki dampak yang baik bagi psikologi siswa.Dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan mirisnya, anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah tidak tersalurkan seutuhnya, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan dana pendidikan tersebut, sehingga timbullah kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota dan di desa. Disinilah diperlukan ketegasan hukum dari pemerintah untuk menegakkan keadilan agar sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik

Komponen kedua adalah ‘Resep’ berupa kurikulum, tanpa kurikulum yang baik, pendidikan yang baik pun sulit diperoleh, tetapi kurikulum baik juga tidak selamanya menentukan kualitas pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional RI terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan kurikulum, hal itu terlihat dari wacana pemerintah tentang kurikulum 2013 yang terkesan menganggap kemampuan setiap daerah di Indonesia sama tanpa memperhatikan tata kelola dan kemampuan guru-guru yang masih sangat memerlukan perbaikan.Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk menentukan kurikulum yang tepat dengan potensi dan kemampuan setiap daerah yang ada di Indonesia dan harus relevan dengan kebutuhan siswa sebagai subjeknya .

Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting yaitu ‘koki’ berupa guru. Peran seorang guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan suatu negara.Sayangnya di negri tercinta kita Indonesia ini, syarat harus memiliki kualifikasi yang tinggi untuk menjadi seorang guru hanyalah isapan jempol semata.Bagaimana tidak, dilapangan masih banyak ditemui guru-guru yang tidak memiliki kualifikasi yang baik dan tidak professional dalam menjalankan tugas mulia nya.Dan salah satu penyebab kualifikasi buruk seorang guru adalah rendahnya tingkat kesejahtraan guru di Indonesia dibanding dengan negara lain. Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencar nya melakukan peningkatan mutu dan kesejahtaraan guru melalui program sertifikasi, kenyataannya program sertifikasi ini kurang memuaskan dalam hal peningkatan kualitas guru karena banyak guru-guru yang berlomba untuk lulus sertifikasi agar mendapatkan gaji tambahan.Seharusnya, sertifikasi guru dilakukan secara independen oleh organisasi profesi guru, dan bukanlah oleh
Kemendikbud atau LPTK, karna pada dasarnya organisasi profesi guru yang mengerti permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam mutu guru di Indonesia.

Miris memang melihat pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini, maka dari itu lah diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sarana prasarana, sistem manajemen, kurikulum serta mutu guru yang baik agar pendidikan di Indonesia dapat bangkit demi kemajuan bangsa dan negara.