Kalau membicarakan masalah orba atau orde baru
memang seakan-akan gak ada habisnya dan masih menarik juga kok buat
dibahas bareng-bareng. Dulu sih, katanya waktu mulainya zaman orba udah
diwarisin tuh sama keadaan ekonomi yang parah. Yaitu utang luar negri
yang banyaknya nih sekitar 2,3-2,7 milyar, tingkat inflasi yang tinggi,
dan permasalahan ekonomi politik yang lainnya. Jadi pada zaman orba
pemerintah melakukan berbagai banyak cara seperti stabilisasi dan
rehabilitasi ekonomi, membentuk kerja sama dengan luar negri, dan
pembangunan ekonomi yang berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi
nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dan
terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah itu mulai bisa di atasi
dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah mengeluarkan beberapa
program pembangunan, yaitu PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dan berjalan
dengan lancar.
Tapi dibalik keberhasilan pemerintah, ada juga dampak negatif dari
kebijakan yang diambi oleh pemerintah. Seperti, terjadinya otoritas,
KKN, dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang tidak merata, fundamental
pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
Pada
masa pemerintahan orba banyak terjadi masalah-masalah yang mungkin oleh
orang awam tidak diketahui tapi banyak juga sih penyelamatan
masalah-masalah yang diwariskan pada zaman orba oleh pemerintahan pada
zaman orla. Pada zaman ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah dan tidak sedikit yang berhasil. Maka zaman
orba sering disebut juga zaman pembangunan.
Orde
baru ditandai dengan lengsernya Soekarno sebagai presiden seumur hidup
karena peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI sehingga
terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap anggota PKI diberbagai
daerah di Indonesia. Sehingga Soekarno dituntut untuk menandatangani
Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih kita kenal dengan sebutan
Supersemar yang berisikan tentang perintah kepada Jendral Soeharto untuk
mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan
melindungi Soekarno sebagai Presiden. Kemudia surat itu diartikan
sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.
Selanjutnya orba dikukuhkan dengan sebuah sidang
MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang
dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang
PKI beserta ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Pada permulaan pemerintahan orba banyak
hal-hal yang dilakukan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal
tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun.
Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang
telah direncanakan pemerintah.
Pada pemerintahan orba juga banyak
pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan
jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih dikenal dengan sebutan
Pelita (pembangunan lima tahun). Itulah sebabnya pemerintahan orba
sering disebut masa pembangunan.
Dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah itu tidak sedikit yang berhasil. Diantaranya adalah :
a. Pelita
I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang
pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil
pertanian.
b. Pelita
II : Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,
perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas
kesempatan kerja.
c. Pelita
III: pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan
penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan
Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
a) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
b) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c) Pemerataan pembagian pendapatan
d) Pemerataan kesempatan kerja
e) Pemerataan kesempatan berusaha
f) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
g) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
h) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
d. Pelita
IV: titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
e. Pelita V : Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri.
f. Pelita
VI: Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan
dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Dari
uraikan diatas terbukti bahwa pembangunan-pembangunan banyak yang
berhasil. Tapi dalam suatu pemerintahan mustahil bila tidak ada
kegagalan atau hambatan dalam melakukan pembangunan-pembangunan jangka
panjang maupun jangka pendek tersebut.
Dampak positif dan negatif dalam pemerintahan orde baru
a. Dampak positif
· Pemerintah
mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan
yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.
· Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah
terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.
· Indonesia
mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa
yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
· Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
· Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
b. Dampak negatif
· Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
· Otoritarianisme
merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
· Pemerintah
Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar
kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai
stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai
boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
· Sistem
perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk
melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan
presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
· Demokratisasi
yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal
rakyat dan daerah yang diwakilinya.
· Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
· Dwifungsi
ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan
benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang
berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak
luput dari intervensi TNI/Polri.
· Kondisi
politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat
lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang
berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah
menghabisi uang rakyat.
· Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
· Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.
· Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial)
· Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
· Pembangunan
yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil
kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
· Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
· Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
· Pembangunan
tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang
justru menjadi peny umbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan
Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab
terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.
Pendapatku :
Masa-masa
pemerintahan orba seakan-akan tidak ada habisnya bila dibahas
terus-menerus dan masih merupakan wacana yang cukup menarik untuk
diperbincangkan dari mulai pembangunan-pembangunan yang dilakukan hingga
terjadinya manipulasi politik dalam pemerintahan tersebut.
Pembangunan-pembangunan jangka panjang
maupun jangka pendek sangat baik dan sepertinya berhasil dilakukan pada
masa itu. Tapi pemerintahan orde baru tetap tidak lepas dari
kesalahan-kesalahan. Pada masa orba ketika ada rakyat yang tidak setuju
dengan keputusan pemerintah maka akan dianggap sebagai bentuk perlawanan
kepada Negara dan dianggap tidak sesuai atau melawan pancasila. Selain
itu hak-hak pers dibatasi sehingga pemerintahan seakan-akan tidak
tersorot oleh media dan banyak hal-hal dalam pemerintahan yang tidak
diketahui rakyat.
Yang merupakan keburukan orde baru yang
lainnya yaitu banyak terjadinya KKN. Jadi seakan-akan orang yang
berkuasa adalah orang yang mempunyai uang. Uang sangat penting pada masa
itu karena hanya dengan uang apapun yang diinginkan hamper semua dapat
dipenuhi.
Pembangunan-pembangunan dalam masa orde
baru memang sebaiknya diaplikasikan pemerintahan karena
pembangunan-pembangunan di Indonesia pada era reformasi ini sangat
kurang sekali. Nyatanya banyak sekali anak-anak gelandangan orang-orang
miskin yang lain. Tapi pemerintah malah menikmati fasilitas yang
diberiakan oleh Negara tanpa memikirkan nasib-nasib warganya. Yang lebih
memprihatinkan ketika banyak orang-orang yang miskin dan sangat
kekurangan dalam segala sisi, tapi beberapa bulan yang lalu ada berita
bahwa setiap anggota-anggota DPR akan diberikan mobil-mobil mewah.
Bagaimana rakyat bisa patuh kepada pemerintahan tapi pemerintahnya tidak
memeperhatikan rakyat.Hal ini sebaiknya lebih diperhatiakn lagi oleh
pemerintah.
Selanjutnya yang harus kita tinggalkan
adalah sisi keburukan pemerintahan orde baru, yaitu manipulasi politik
dan KKN yang banyak terjadi. Semoga KKN yang terjadi pada era reformasi
ini dapat dikurangi sedikit demi sedikit karena telah terbentuknya KPK
yang saya rasa biaya yang digunakan tidak sedikit. Tapi saat ini diera
reformasi masih banyak juga terjadi KKN di Indonesia baik besar maupun
kecil. Dan rakyat pasti mengharapkan kinerja KPK yang maksimal sehingga
Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara dengan angka kemiskinan dan
KKN yang tinggi.