Opinion - Revolusi Sosial Pasca Proklamasi

Pengantar

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu setelah kedua kotanya Hiroshima dan Nagasaki hancur terkena bom atom Sekutu. Menyerahnya Jepang dalam Perang Pasifik membuat daerah dudukannya menjadi status quo. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin sebelum Sekutu datang. Dua hari setelah Jepang menyerah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka atas penjajahan. Kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak sejarah baru negeri ini. Kemerdekaan pulalah yang menjadi titik balik dalam dinamika sosial, sehingga terjadi perubahan sosial yang drastis dalam masyarakat. Perubahan sosial pascaproklamasi inilah yang sering disebut dengan revolusi sosial. 

Revolusi sosial merupakan bentuk tanggapan dari proklamasi Indonesia dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Pada setiap daerah di Indonesia terjadi Revolusi Sosial yang dilatarbelakangi penyebab yang hampir sama yaitu kondisi ketimpangan disegala aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini terlihat sangat mencolok terutama antara rakyat kelas bawah dengan para pengusaha, bangsawan, dan pejabat pemerintah. Selain ketimpangan dalam segala aspek juga muncul rasa ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap golongan atas. Keadaan ini juga didukung provokasi dari pejuang-pejuang gerakan bawah tanah kepada masyarakat akan kondisi ketidakadilan ini. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal pelampiasan rasa ketidakadilan yang sudah menjadi bibit di dalam masyarakat. Perihal-perihal di atas menjadi penyebab secara umum terjadinya Revolusi sosial di setiap daerah di Indonesia.

Peristiwa Tiga Daerah

Revolusi sosial mewarnai hampir setiap daerah di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Peristiwa Tiga Daerah di Tegal, Brebes, dan Pemalang yang terjadi pada bulan Oktober-Desember 1945. Peristiwa Tiga Daerah adalah salah satu bentuk rasa sakit hati rakyat terhadap pejabat dan penguasa daerah. Tidak hanya kepada penguasa daerah, rasa sakit hati juga timbul kepada para perangkat desa dan camat. Rasa ketidakadilan dan sakit hati dalam diri rakyat Tiga Daerah terjadi karena monopoli pangreh praja (pejabat pemerintah daerah) dalam birokrasi. Salah satu kasus yang terjadi adalah tidak meratanya pengaturan irigasi oleh pangreh praja setempat yaitu isensitas pengairan lebih ditujukan kepada pengusaha ladang tebu daripada ke petani padi lokal. Kasus tersebut terjadi ketika Hindia Belanda masih berdiri. Sementara pada zaman pendudukan Jepang kesenjangan masyarakat semakin menjadi terutama ketika diterapkan penjatahan kepemilikan barang-barang pokok. Kondisi ini dimanfaatkan para pejabat untuk mengkorupsi jatah milik rakyat. Kasus-kasus inilah yang melatarbelakangi kondisi masyarakat yang sudah tidak stabil menjelang kemerdekaan. 

Setelah kemerdekaan, situasi di Tiga Daerah semakin tidak stabil karena sikap pemimpin daerah yang masih bingung dalam memilih bergabung dengan pemerintahan Indonesia atau tidak. Sementara di lain pihak rakyat berkehendak untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia. Tuntutan rakyat Tiga Daerah ini bukan tanpa alasan. Rakyat Tiga Daerah memandang kemerdekaan sebagai jalan untuk kesetaraan sosial antara rakyat dengan pangreh praja. Propaganda dan kampanye dari kaum nasionalis (terutama orang PKI) setempat turut menyulut tuntutan rakyat tadi.

Sikap dari pemerintah daerah yang lamban dan juga rasa ketidakadilan dalam rakyat Tiga Daerah akhirnya menimbulkan pecahnya Peristiwa Tiga Daerah. Peristiwa Tiga Daerah diawali dengan pembunuhan para wedana dan pejabat desa di daerah Tegal. Sementara di Brebes sasaran amuk masyarakat ditujukan kepada orang China dan Indo-Eropa. Alasan dari penyerangan orang China dan Indo-Eropa lebih berdasar atas kesenjangan ekonomi dan posisi orang nonlokal tersebut sebagai saudagar atau pengusaha yang di mata rakyat sebagai salah satu penindas mereka. Lain halnya dengan Pemalang, selain menyerang kantor pemerintah setempat, rakyat Pemalang juga menyerang markas BKR di Pemalang. Pada saat itu rakyat memandang BKR tidak memperdulikan mereka karena tidak ikut dalam revolusi sosial di Tiga Daerah tersebut.

Munculnya Laskar-laskar di Ibukota

Revolusi sosial juga melanda ibukota Indonesia, Jakarta. Pada mulanya tidak ada pergolakan sosial setelah kemerdekaan negara Indonesia, akan tetapi sejak datangnya Sekutu mulai munculah pergolakan di dalam masyarakat. Revolusi sosial di Jakarta dimulai dengan munculnya para laskar-laskar tidak resmi yang terdiri dari para jawara dan mantan garong. Sasaran dari laskar-laskar tersebut adalah para pedagang dan orang Indo-Eropa dan Cina. Alasan dari diserangnya orang-orang nonpribumi lebih didasari atas rasa sakit hati dan kebebasan setelah merdeka. Keberadaan laskar-skar ini juga menjadi keresahan di warga ibukota, oleh karena sering kali laskar-laskar tersebut menyerang warga-warga setempat.

Revolusi sosial di Jakarta juga melebar ke daerah Depok. Depok adalah salah satu daerah yang diisi oleh mayoritas orang nonpribumi dan mantan pejabat Belanda dari pribumi, bahkan ketika pendudukan Jepang kondisi tersebut masih bertahan. Hal ini menjadikan Depok sebagai daerah eksklusif daripada daerah lain disekitarnya sehingga setelah proklamasi terjadi ‘invansi’ laskar-laskar lokal ke daerah Depok. Terjadi begitu banyak penjarahan dan pembunuhan di daerah Depok sebagai bentuk rasa sakit hati orang sekitar Depok.

Revolusi di Sumatra Timur

Revolusi sosial terjadi di Sumatra khususnya di Sumatra Timur pada waktu yang hampir bersamaan dengan Peristiwa Tiga Daerah. Sebagai salah satu daerah perkebunan penting, pada era penerapan sistem ekonomi liberal Sumatra Timur menjadi salah satu daerah sasaran transmigrasi pekerja kasar dari Jawa untuk diperkejakan di perkebunan Sumatra Timur. Banyaknya pekerja nonpribumi Sumatra menjadikan pergesekan antarsuku di Sumatra Timur. Pergesekan antarsuku di Sumatra Timur dikarenakan rasa iri antara suku non-Melayu kepada orang Melayu yang memiliki hak istimewa di dalam dinamika sosial.

Ketimpangan sosial juga menjadi salah satu munculnya revolusi sosial di Sumatra Timur. Ketimpangan ini terjadi antara para pekerja perkebunan dengan para pengusaha, penguasa kolonial, dan bangsawan kerajaan setempat. Para pekerja perkebunan di Sumatra Timur merasa haknya dirampas karena tanah mereka bertani dialihfungsikan secara paksa untuk perkebunan swasta. Hal ini kian diperparah dengan sikap para raja setempat yang tidak berani membela rakyatnya.  Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi sosial di Sumatra Timur kian tegang. Oleh karena belum adanya kekuasaan yang jelas, terjadi konflik fisik antarsuku terutama suku Melayu dengan suku non-Melayu dan konflik antara si miskin dengan si kaya. Selain itu muncul penjarahan dan pembakaran kediaman para bangswan setempat. Banyaknya konflik-konflik di Sumatra Timur dan kasus penjarahan menjadikan kondisi sosial di sana tidak menentu.

Revolusi Sosial di Indonesia

Munculnya berbagai pergolakan sosial di Indonesia tidak hanya tiga contoh tersebut, akan tetapi hampir di setiap daerah di Indonesia. Timbulnya pergolakan sosial di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk dari dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perubahan dari sistem masyarakat yang dahulu terikat kuat dengan masyarakat ke kondisi masyarakat yang telah merdeka dan berada di bawah pemerintah baru yang demokratis menimbulkan berbagai pergolakan sosial dan konflik dalam masyarakat. Pergolakan sosial setelah proklamasi lebih sering terjadi antara mereka rakyat yang dahulu terjajah dalam segala aspek dengan penguasa daerah yang dahulu berkolaborasi dengan para penjajah. Rasa balas dendam dan ketidakadilan menjadi hal yang mendorong mereka yang dahulu terjajah untuk melakukan revolusi sosial melawan mereka yang dianggap menindas kaum lemah. 

Faktor semangat kemerdekaan juga menjadi pendorong terjadinya revolusi sosial di berbagai daerah. Lamban dan enggannya para pejabat daerah dan pemerintah daerah dalam mendukung proklamasi menjadikan rakyat pendukung proklamasi kehabisan kesabaran dan melakukan pergerakan secara fisik dalam mendorong para pejabat dan pemerintah daerah mendukung kemerdekaan. Selain itu sentimen masyarakat daerah terhadap ras dan golongan tertentu juga mendorong masyarakat melakukan perlawanan dalam rangka merubah pranata sosial yang sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi perlawanan tersebut lebih sering terjadi dengan menggunakan jalan radikal (kekerasan).

Revolusi sosial dipandang sebagai bentuk dari citra buruk dari bangsa Indonesia oleh para pemimpin bangsa pada saat itu. Karena pada saat setelah proklamasi para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan H. Agus Salim sedang mengupayakan diplomasi dengan pihak Barat agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Tepat pada saat Perang Dunia II berakhir Sekutu, yang diwakili Inggris, datang ke Indonesia untuk mengambil tawanan Jepang dan tentara Jepang. Oleh karena itu para pemimpin bangsa pada saat itu berupaya membuat Sekutu memandang baik citra orang Indonesia. Akan tetapi kedatangan Sekutu kian memperparah situasi sosial dalam masyarakat karena kedatangan Sekutu juga diikuti oleh NICA yang berusaha mengambil alih kendali di Hindia Belanda. Hal ini menjadikan kondisi sosial di Indonesia kian memanas dan kacau. 

Kesimpulan

Revolusi Sosial sudah menjadi salah satu aspek historis dalam sejarah kemerdekaan yang memiliki pengaruh sampai sekarang. Tanpa adanya revolusi sosial mungkin tidak akan tercipta negara yang satu suara dalam mendukung kemerdekaan. Selain itu revolusi sosial juga menjadi contoh bagaimana masyarakat Indonesia pada saat itu begitu semangat menyambut kemerdekaan. Namun revolusi sosial juga menjadi intrepertasi bagaimana masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dan bertindak liar di luar komando. Sehingga revolusi sosial merupakan salah satu bukti bagaimana proses dinamika yang telah membudidaya dalam masyarakat.

Referensi

Cribb, Robert Bridson. 1990. Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni. diterjemahkan oleh: Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kahin, Audrey R.. 1990.  Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. diterjemahkan oleh: Satyagraha Hoerip. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kahin, George McTurnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. diterjemahkan oleh: Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.

Lucas, Anton E.. 1989. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Membangun Pendidikan - Pendidikan Budi Pekerti di Era Globalisasi

Di era Globalisasi ini perlu adanya peningkatan dalam hal menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Nilai-nilai moral merupakan sarana dalam mengatur kehidupan bersama, yang mana sangat menentukan dalam setiap kebudayaan. Terlebih pada era Globalisasi yang berada di dunia yang terbuka, dimana nilai moral semakin melemah. Di Indonesia sendiri muncul berbagai tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan budi pekerti dan moral. Dalam menyelenggarakan pendidikan budi pekerti dan moral terdapat berbagai pertimbangan di dalamnya.

· Semakin melemahnya ikatan dalam keluarga

Keberadaan orang tua dalam suatu keluarga sangat menentukan awal dari pemahaman anak terhadap nilai-nilai moral, untuk itu penanaman nilai-nilai moral tersebut harus ditanamkan sedini mungkin, terlebih yang terjadi sekarang banyak terjadi kenakalan remaja, Dalam hal ini peran orangtua sangat diperlukan, dan juga tidak terlepas peran dari guru, karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik. Oleo karena itu dari pihak sekolah perlu mempertimbangkan penanaman nilai-nilai moral anak, karena kenakalan remaja tidak hanya berasal dari lingkungan rumah melainkan juga lingkungan sekolah melalui teman sebayanya yang bisa mempengaruhi perilaku anak. 

· Berbagai tindakan negative dari remaja

Kenakalan remaja yang semakin marak mengakibatkan menurunnya niali-nilai budi pekerti ataupun moral anak, berbagai kenakalan remaja yang terjadi seperti : tawuran, perkelahian, mengkonsumsi narkoba, merupakan hal-hal yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai-nilai moral anak. Dalam hal ini peran prang tua dan guru, khususnya pada guru yang dianggap sebagai panutan untuk digugu dan ditiru semakin memudar. Tindakan kenakalan remaja ini semakin membuatnya kurang memiliki tanggung jawab sebagai generasi muda penerus bangsa yang dapat diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai moral pada dirinya sebagai generasi yang baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

· Perlunya kebangkitan kembali nilai-nilai moral dan budi pekerti

Nilai-nilai moral dan budi pekerti sangat diperlukan dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab anak, terhadap dirinya sendiri, lingkungan, maupun keluarga. Untuk itu dengan melemahnya nilai-nilai moral diperlukan peran guru dan orangtua dalam membangkitkan kembali nilai-nilai moralitas dan tanggung jawab anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga orang tua dan guru sangat menentukan dalam hal menumbuhkan kembali nilai-nilai moral dan budi pekerti pada anak.

Opinion - Guru dalam Dunia Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, tidak akan mungkin terlepas dengan adanya sosok guru. Peran guru dalam pendidikan sangat besar. Selain sebagai pengajar, guru juga bisa menjadi motivator bagi siswanya. Guru sebagai seorang motivator dapat memberikan motivasi pada para siswanya yang kurang bersemangat atau kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Dengan motivasi yang diberikan oleh guru, diharapkan siswa dapat bersemangat lagi dalam belajar. Guru juga mentransfer ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Guru menginginkan agar siswa yang dididiknya dapat menjadi lebih pandai dari dirinya. Guru mendidik siswanya sehingga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang baik. Betapa mulianya jasa seorang guru sehingga mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa. 

Karena besarnya jasa seorang guru, maka pemerintah memberikan tunjangan berupa sertifikasi kepada para guru di Indonesia dengan adanya kriteria tertentu. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar kesejahteraan guru di Indonesia menjadi lebih baik. 

Profesi sebagai guru sepertinya sudah merambah generasi muda Indonesia. Sekarang ini banyak Perguruan Tinggi yang mahasiswanya memilih Jurusan Pendidikan. Contohnya saja di IAIN Surakarta, tempat saya berkuliah sekarang. Di IAIN Surakarta terdapat beberapa jurusan yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam menimba ilmunya, tetapi jurusan yang paling diminati yaitu jurusan Pendidikan, terutama Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut semakin meningkat dari setiap tahunnya. Jika kita memilih Jurusan Pendidikan sebagai konsentrasi kuliah kita, berarti kita memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan khususnya sebagai pengajar/guru. 

Selagi di Perguruan Tinggi, kita seharusnya benar-benar menyiapkan diri kita untuk menjadi sosok guru yang dapat memberi contoh dan teladan yang baik pada siswanya. Semoga niat baik kita untuk bisa menjadi guru merupakan panggilan jiwa kita untuk menjadikan pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi. Aamiin

Opinion - Negara Hadir, Drama Panjang Lumpur Lapindo Berakhir!

Perjalanan panjang mengiringi sudah petaka masyarakat Jawa Timur yang terkena imbas dari luapan banjir Lumpur Lapindo, Sidorjo Jawa Timur. Delapan tahun sudah berjalan, lumpur lapindo tak kunjung selesai di atasi baik oleh perusahan yang bersangkutan maupun negara (pemerintah) selaku rumah bagi masyarakat untuk berlindung.

Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo , adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Dampak

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

· Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

· Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.

· Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.

· Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

· Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)

· Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.

· Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan

· Pihak Lapindo melalui Imam P. Agustino, Gene-ral Manager PT Lapindo Brantas, mengaku telah menyisihkan US$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar) untuk dana darurat penanggulangan lumpur.

· Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah

· Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam

· Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

· Tak kurang 600 hektare lahan terendam.

· Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Hadirnya Negara

Bukan sebatas dampak itu saja yang ditimbulkan oleh luapan lumpur Lapindo ini, yang terpenting adalah, penanganan yang terbilang lamban, misalkan dari segi pembayaran ganti rugi yang membuat masyarakat harus menunggu bertahun-tahun hanya sebuah kepastian, karena bukan tanpa alasan masyarakat meminta ganti rugi, berapa banyak kerugian yang dialami masyarakat, mulai dari mata pencaharian yang hilang, tempat tinggal, aset/perkebunan,pertanian, ternak, ladang, pabrik, dll. Jadi, sewajarnya lah masyarakat menuntut apa menjadi haknya itu. 

Pemerintah sebagai ujung tombak dalam sebuah negara mempunyai legitimasi dan position power dalam menyelesaikan masalah ini, negara tidak boleh diam ataupun acuh tak acuh, tugas utama sebuah negara adalah mensejahterakan dan melindungi segenap warga bangsanya. Mungkin ini yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK, negara memang hadir setiap permasalahan warganya, apalagi masalah Lumpur Lapindo yang telah merugikan kehidupan masyarakat dari kata sejahtera. Karena tak kunjung selesai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Jokowi kemarin menggelar rapat bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Sekretaris Negara Pratikno dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Menurut Andi, saat ini pemerintah sedang mengupayakan ganti rugi korban lumpur Lapindo diselesaikan pada 2015 mendatang.

Patut diapresiasi dan disyukuri akhirnya pemerintah tidak main-main, negara benar-benar hadir dalam menyelesaikan masalah lumpur yang kronis ini, negara (pemerintah) telah menyetujui untuk membayar ganti rudi sebesar 781 miliar. Dan kini masyarakat bisa lega dengan keputusan pemerintah ini. Kewajiban pemerintah/negara sejalan dengan amanah UUD 1945, memang permasalahan yang ada dibangsa ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, selagi mau/tidak, semuanya bisa, asalkan negara hadir dan terus hadir dalam setiap masalah rakyatnya.

Analisis - Membaca Poros Maritim Dunia dan Posisi Silang dari Perspektif Geopolitik

Oleh ; M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI) 

 Catatan tak ilmiah ini dilatarbelakangi keprihatinan, bahwa tidak sedikit program dan kebijakan pemerintah yang berdimensi sangat strategis, seringkali tak dibarengi pengetahuan tentang anatomi permasalahan, tanpa basis pemahaman yang mendalam soal geopolitik, dan tidak ada kajian tentang apa dan mana kebutuhan (agenda) prioritas bangsa. Sudah barang tentu, prakiraan yang bakal muncul atas program dimaksud, bahwa selain terkendala secara teknis, atau berpotensi menjauhkan dari tujuan negara (sesuai pembukaan UUD ‘45), juga kebijakan tersebut dapat menimbulkan “bencana geopolitik” pada bangsa dan negara. Artinya, penetapan kebijakan yang tidak pas atau kurang tepat bukan menyelesaikan masalah, malah mengundang persoalan lain yang terkadang lebih besar. Jika hal tersebut berlangsung, sesungguhnya pemerintah justru bagian permasalahan, bukan bagian dari solusi. Inilah premis, asumsi ataupun prolog dalam tulisan sederhana ini.

Merujuk judul di atas, sekurang-kurangnya ada tiga variabel pokok yang akan dibahas, pertama “posisi silang”; kedua “poros maritim dunia”; dan ketiga tentang “perspektif geopolitik” selaku pisau kajian. Kita akan bahas satu persatu secara sepintas termasuk korelasi antara ketiganya, dan sudah tentu akan terkait pula dengan hal-hal lain yang sifatnya strategis terutama Kepentingan Nasional RI sebagai skema besarnya.

Geoposisi Silang

Tahukah makna dan urgensi “(Geo) Posisi Silang” di mata global? Itulah takdir geopolitik Indonesia yang jarang dipunyai oleh negara-negara lain di dunia. Sebuah letak geografi yang berada antara dua benua (Asia dan Australia) serta di antara dua samudera (Lautan Hindia dan Lautan Pasifik), jika ditarik masing-masing garis akan membentuk persilangan di peta Indonesia. Dan sudah bisa dipastikan, posisi yang demikian niscaya memiliki DAYA TAWAR TINGGI di panggung global.

Secara geoposisi, meniscayakan republik ini merajut hubungan dengan berbagai negara pada kedua benua tersebut. Tak bisa tidak. Ia akan memegang (kendali) posisi kunci di antara negara tersebut di satu sisi, namun pada sisi lain, ia bisa saja ‘diplokoto’ (diperkuda) --- mungkin hanya dijadikan buffer zone (wilayah penyangga) belaka, atau jangan-jangan cuma sekedar proxy war (lapangan tempur) bagi kepentingan negara-negara lain tetapi mengambil lokasi di Bumi Pertiwi. Silahkan pilih mana atau mau jadi apa, maka tergantung geostrategi dan policy pemerintah serta bagaimana anak bangsa ini menyikapi secara cerdas takdir geo (politik) posisi tersebut.

Tak dapat disangkal, keberadaan dalam pusaran serta lintasan dua samudera di jalur pelayaran (serta penerbangan) internasional, meniscayakan pelabuhan-pelabuhannya baik pelabuhan laut maupun bandara udara menjadi persinggahan atau titik transit strategis bagi hilir-mudik pelayaran dan penerbangan jenis apapun di dunia. Inilah urgensi simpul-simpul TRANSPORTASI di posisi (geopolitik) silang. Data menggambarkan, bahwa Indonesia memiliki 39 selat dimana 4 selatnya termasuk chokepoint shipping dari 9 selat-selat tersibuk di dunia semacam Selat Hormuz, atau Selat Malaka, dan lain-lain.

Saat ini saja, "Hampir 50 persen perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Hampir dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional," ungkap Gubernur Lemhanas, Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji dalam seminar nasional yang digelar GMNI di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Luas wilayah yang mendominasi kawasan, penduduk terbanyak dan sumberdaya alam (SDA) terkaya di kawasan Asia Tenggara, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama dan kunci stabilisator keamanan kawasan. Bukan suatu yang berlebihan, apabila Indonesia menjadi bagian penting bagi kepentingan maupun kemajuan perekonomian kawasan dan dunia. Maka konsekuensi logisnya, “Indonesia harus mampu memainkan peranan penting sebagai kunci stabilitator keamanan kawasan," tambah Budi.

Kawasan Asia Pasifik ---sebagaimana geopolitical shift dari Heartland ke Asia Pasifik--- akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik para adidaya dan menjadi pusat gravitasi perekonomian global. Bentangan geografis, jumlah penduduk dan SDA berlimpah merupakan keunggulan komparatif yang jarang dimiliki negeri lain, kita tinggal mengupayakan munculnya keunggulan-keunggulan kompetitif agar bangsa ini benar-benar memiliki bargaining power dan bergaining position kuat dalam menyongsong ‘Abad Asia-Pasifik’. Itulah sekilas POSISI serta kedudukan daya tawar di mata global akibat faktor “posisi silang” Indonesia.

Letak geo (posisi) yang strategis tadi, dalam kenyataan empirik memiliki implikasi logis baik sifatnya positif maupun negatif, inilah garis besarnya:

Dampak Positif dan Negatif

Perlintasan (dan persinggahan) lalu lintas perdagangan dunia sebagaimana dikatakan Gubernur Lemhanas tadi, meniscayakan Indonesia selain memiliki peluang besar guna mengembangkan transportasi lokal, juga menambah devisa/pemasukan negara. Kita punya kemudahan akses untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang terutama industri barang dan jasa dengan negara-negara lain seperti ekspor impor misalnya, atau pariwisata, dan lain-lain.

Negeri ini, selain hanya memiliki dua musim saja juga curah hujannya tinggi --- maka tanahnya cenderung subur. Kita punya potensi pertanian dan pengembangan berbagai varian dan komoditi pangan serta dapat menjadi lumbung pangan dunia jika dikelola secara benar, intensif dan sistematis oleh  pemerintah. Kita berpeluang menjadi negara produsen dan pengekspor pangan dunia yang tidak tertandingi, selain memiliki tempat-tempat indah dan eksotis untuk dikelola menjadi daerah wisata sehingga bisa menambah pundi-pundi dan devisa negara.

Sudah tentu, bila hal ini didukung oleh atmosfer politik sangat hangat, ada kepastian hukum dan stabilitas keamanan terjaga, maka para investor serta industri barang dan jasa berbagai bidang akan menyerbu Indonesia (tanpa perlu diundang), tanpa perlu ditawar-tawarkan,

Selanjutnya dampak negatif yang ditimbulkan akibat posisi silang dimaksud, selain maraknya illegal fishing, narkoba, illegal mining, perdagangan manusia, dll jika tanpa dibarengi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang handal, terpercaya dan profesional, maka hal yang akan membahayakan kepentingan nasional adalah pelanggaran (dan “pengambilan”) batas wilayah baik darat maupun laut oleh asing, klaim negara-negara tetangga atas pulau-pulau kecil terdepan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan lainnya.

Tak dapat dipungkiri pula, produk asing pasti membanjiri Tanah Air dengan harga-harga bersaing. Hal ini mengakibatkan banyak warga lebih menyukai produk asing daripada buatan bangsa sendiri karena “dianggap” (persepsi) bahwa produk luar lebih bagus kualitasnya. Selain itu, kentalnya mental dan sikap populer jika menggunakan produk luar terasa lebih bergengsi, akan cenderung menggiring rakyat menjadi bangsa konsumtif di muka bumi.

Di satu sisi, kian menjamurnya industri dan perusahaan asing justru menyingkirkan industri dalam negeri karena kalah modal bila tanpa “sentuhan” intensif dan perhatian serius pemerintah. Kondisi ini akan menambah konsekuensi (tak langsung) atas ketergantungan terhadap produk-produk yang serba asing. Pada sisi lain, sulitnya berkembang bagi industri kecil masyarakat karena kebijakan pemerintah memberi kemudahan investasi/pendirian perusahaan asing mengakibatkan mereka cepat berkembang karena modal yang kuat, berimbas terhadap industri kecil dengan modal terbatas. Fenomena ‘sempitnya pasar’ bagi kelompok industri kecil pun niscaya muncul, sebab dipicu sikap dan mental konsumtif masyarakat yang lebih suka buatan asing daripada produk bangsanya sendiri. Itu garis besar saja, masih banyak lagi lainnya.

Poros Maritim Dunia

Sekarang kita urai sekilas tentang konsep “Poros Maritim Dunia”-nya Pemerintahan Jkw-JK (2014-2019) yang kini mengglobal karena dipaparkan langsung oleh Presiden RI di beberapa forum global seperti APEC, East Asis Summit dan G-20. Tidak boleh dielak memang, konsep ini kelanjutan “Pendulum Nusantara”-nya SBY pada program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah dihentikan oleh Jkw-JK ---entah pertimbangan apa--- namun yang pasti konseptor kedua program tadi orangnya ternyata sama, yaitu Richard Joost Lino, atau sering dipanggil RJ Lino, Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo II.

Inti Pendulum Nusantara adalah sistem transportasi barang dengan menggunakan kapal ukuran besar (kapasitas 3000-4000 TEU) yang melewati sebuah jalur laut utama dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia secara rutin. Karena pola gerakannya dari barat ke timur dan kemudian berbalik timur ke barat (seperti gerakan pendulum ketika digoyangkan), maka program ini disebut “Pendulum Nusantara”.

Konsep Pendulum Nusantara, bahwa di dalam jalur laut utama akan ada 5 pelabuhan utama yang akan disinggahi oleh kapal-kapal ukuran besar, yaitu Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar dan Sorong (Papua). Lima pelabuhan ini juga berfungsi sebagai titik simpul atau hubungan regional bagi daerah di sekitarnya (disebut dengan loop). Barang-barang akan dikirim ke pelabuhan di sekitarnya menggunakan kapal lebih kecil, dan seterusnya.

Sedangkan Tol Laut ---istilah lain Poros Maritim Dunia--- awal gerakan justru kebalikan Pendulum Nusantara yaitu dari Timur (Sorong) bergerak ke Barat, kemudian mengayun kembali dari Barat ke Timur, dst. Tak ada beda sama sekali. Berpola sama seperti “pendulum” bergoyang. Hakiki kedua konsep tadi merupakan strategi pemerintah dalam rangka mengurangi atau kalau perlu menghilangkan disparitas harga barang dan jasa yang cukup mencolok antara wilayah Barat terutama Jawa, Sumatera, dll dengan wilayah Timur seperti Malaku, Papua, dan lainnya.

Sebelum membahas jauh, kita mundur sejenak soal Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena nanti akan terkait dengan topik tulisan ini. Hingga saat ini, ALKI adalah ujung terakhir dari geliat “Deklarasi Djuanda 1957” yang merupakan pengejawantahan petuah (geopolitik) Jenderal Besar Soedirman, “Pertahankan rumah serta pekarangan kita sekalian” (1947).

Sebelum diakui Deklarasi Djuanda oleh masyarakat internasional, wilayah (perairan) Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 39) dimana setiap pulau hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti bahwa kapal asing boleh bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau NKRI. Maka ibarat rumah ---bila menurut TZMKO 39--- Indonesia dulu tidak memiliki PAGAR sama sekali dalam hal kedaulatan wilayah (perairan)-nya.

Klimaks perjuangan Deklarasi Djuanda membuahkan hasil pengakuan internasional bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang disahkan di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982. Kemudian UNCLOS 1982 pun diratifikasi pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, dan ditetapkan melalui UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Inilah "PAGAR PERAIRAN" wilayah NKRI agar terjaga dari pelayaran bebas (dan kesewenang-wenangan) kapal-kapal asing.

Dalam UNCLOS 82 dan UU 6/1996, semua kapal asing memang dapat melewati (jalur) hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke bagian lain laut bebas, namun aktivitas pelayaran asing tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Inilah PP tentang ALKI yang merupakan ujung terakhir dan metode Deklarasi Djuanda, dimana setiap kapal asing mutlak dan wajib melintasi ALKI bila memasuki perairan kita, jadi tidak asal melintas seenaknya sendiri sebagaimana aturan Ordonansi Belanda.

ALKI I, II, III dan (Gagasan) ALKI IV

ALKI I untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya, melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda; sedang ALKI II adalah jalur Laut Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya, melewati jalur Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; ALKI III adalah perlintasan dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya via Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu, dll hingga seterusnya, baik ALKI III-A, III-B maupun ALKI III-C dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya, melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. Ketiga ALKI, arahnya vertikal dari Selatan ke Utara, atau kebalikannya. Filosofi ketiga ALKI tersebut, hakiki geraknya berasal dari luar perairan NKRI ---- tujuannya juga keluar NKRI. Tidak boleh berhenti, atau melakukan aktivitas lain kecuali force majeure (Lihat Gambar ALKI), jadi bukan berasal dari dalam ke dalam (perairan) NKRI, tetapi dari luar ke luar NKRI ---sekali lagi--- tanpa boleh berhenti sama sekali. 

Memang dahulu pernah dilempar gagasan oleh Amerika dan Australia agar Indonesia membuka ALKI IV dimana lintasannya bersifat horizontal (dan melintang) dari Timur ke Barat, akan tetapi ditolak mentah-mentah sebab disinyalir akan merugikan Indonesia. Kenapa demikian, pakar kelautan Dr Y Paonganan memberi isyarat, jika dibuka ALKI IV seperti memberi akses ‘kamar pribadi’ di dalam rumah kepada maling, nanti istri kita pun dicurinya!

News - Nasionalisasi Perusahaan Minyak Asing oleh Mbah karno

Pada tahun 1962, Bung Karno membeli pabrik minyak Cepu dari Shell Belanda.

Sekarang kok mundur ya?
Dan beli perusahaan minyak itu tidak mahal2 amat. Hugo Chavez presiden Venezuela membeli perusahaan minyak Exxon dengan semi memaksa, oleh lembaga Arbitrase Internasional hanya disuruh membayar kurang dari US$ 1 milyar (Rp 12 Trilyun). Padahal dengan hasil minyak Venezuela, kurang dari 1 bulan sudah terbayar. Sisanya pemerintah Venezuela tinggal menikmati keuntungan saja.

 

Kalau sekarang, Indonesia dengan APBN lebih dari RP 2000 trilyun seolah2 tidak punya uang sehingga harus mengemis2 pada Investor Asing. Lucu sekali... :)

M Arief Pranoto....

Era tahun 62-an dulu, ketika 'masih miskin' saja Indonesia sudah mampu membeli Cepu, bagaimana kini ---- "Beli atau Terbeli?" Jawabannya: TERBELI. Biang keladinya, tak lain dan tak bukan akibat diterapkannya skema ekonomi neoliberalisme dan menyingkirkan ekonomi kerakyatan (ideologi) bangsa, sehingga tanpa disadari justru kita menciptakan sendiri neokolonialisme dalam mantra (skema) 'investasi asing'. Lalu kita pun, berlomba-lomba menyanyikan dengan sepenuh hati!

Opinion - “Perang Minyak” Saudi Terhadap Rusia dan Iran

Jurnalis senior Timur Tengah Abdul Bari Atwan menilai Arab Saudi telah mengobarkan perang minyak terhadap Iran dan Rusia, sementara senjata yang sama tidak digunakan Riyadh untuk membela Palestina.
 
Dalam editorialnya pada situs berita Rai al-Youm, Atwan memastikan bahwa Riyadh sedang melakukan petualangan politik menjatuhkan harga minyak dengan cara melambungkan volume produksinya.

Menteri Perminyakan Saudi Ali bin Ibrahim Al-Naimi dalam sidang OPEC belum lama ini beralasan bahwa tujuannya menurunkan harga minyak adalah menekan produksi minyak non-konvensional Amerika Serikat (AS), padahal negara-negara yang paling tertekan akibat jatuhnya harga minyak justru Rusia, Iran, Irak, al-Jazair dan Venezuela.

Menurut Atwan, Saudi memang sudah bersekongkol dengan AS untuk memurukkan Rusia karena campurtangan di Ukraina dan menekan Iran karena melindungi pemerintah Suriah dan tak bersedia mengubah pendiriannya dalam isu nuklir.

“Ketika harga minyak terpuruk menjadi kurang dari $70 perbarel setelah beberapa bulan sebelumnya mencapai $120, yakni turun sekitar 40%, maka negara-negara seperti Iran dan Rusia yang lebih dari 50% pendapatannya berasal dari ekspor minyak praktis akan menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit dalam beberapa bulan mendatang,” tulis Atwan sembari menyebutkan bahwa senjata minyak juga pernah digunakan Riyadh untuk menghantam Uni Soviet pada tahun 1988 dan rezim Saddam Hossein di Irak yang kemudian menjurus pada peristiwa invasi Irak terhadap Kuwait.

Atwan mengingatkan bahwa tindakan Riyadh terhadap Teheran dan Moskow akan mengundang resiko bagi Saudi, karena Rusia sekarang sedang bangkit dan jauh berbeda dengan Uni Soviet pada dekade 1980-an yang sudah berada di ambang kehancuran dan tak dapat dikendalikan oleh sosok lemah seperti Mikhail Gorbachev sebelum kemudian Boris Yeltsin.

Tidak ditemuinya Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal oleh Presiden Rusia Valimir Putin, menurut Atwan, adalah pertanda ketegangan hubungan Riyadh-Moskow yang bisa jadi telah memasuki babak yang berbahaya.

“Tak seorangpun tahu bagaimana balasan Iran dan Rusia atas agenda Saudi ini, dan hanya bisa menunggu waktu untuk melihat apakah perkembangan situasi akan menguntungkan,” paparnya.

Kubu Saudi memang tidak menemukan cara lain dalam menghadapi Iran dan mempertahankan kepentingannya. Tapi, menurut Atwan, walaupun hal ini hingga batas tertentu benar, tetapi Arab Saudi bukanlah negara yang dapat bertahan di depan reaksi di dalam dan luar negeri serta balasan Iran dan Rusia yang mungkin akan terjadi.

Di bagian akhir Atwan yang berdarah Palestina ini berangan-angan alangkah baiknya seandainya senjata yang sama digunakan Saudi s untuk membela hak bangsa Palestina dan mempertahankan kota Baitul Maqdis.

“Kami dan banyak orang lain berharap Saudi dapat menggunakan minyak sebagai senjata anti AS, bukan malah untuk berpihak kepada AS, demi mengembalikan hak-hak kami di Palestina dan Baitul Maqdis. Yakni senjata yang selalu kami teriakkan sampai suara kami serak demi ini dan tampaknya tak seorang sudi mendengarkan teriakan kami ini. Namun kami tetap akan berteriak walaupun tenggorakan kami akan meledak, sebab kami tidak memiliki cara selain ini,” pungkas Atwan

Opinion - Moldovia, Obyek Permainan AS Lainnya

Moldovia hanyalah negara kecil bekas wilayah Uni Sovyet yang terisolir di antara Rumania dan Ukraina yang “kurang berarti”. Tidak heran jika selama ini tidak satupun Presiden AS yang pernah menginjakkan kakinya di negeri ini.
 
Namun secara tiba-tiba, negara kecil ini menarik perhatian media-media massa utama AS, hanya karena negara ini menggelar pemilihan legislatif tanggal 30 November lalu. Perhatian media-media massa tersebut bahkan lebih besar dari perhatian mereka saat Indonesia menggelar kegiatan yang sama bulan Juli lalu.

Wall Street Journal (WSJ) hari Kamis (27/11) misalnya, menggambarkan kondisi politik negara ini sebagai “pergulatan spionase era Perang Dingin yang melibatkan senjata, gangster dan aparat keamanan Rusia”.

Sementara New York Times (NYT) bahkan lebih serius lagi, dengan memajang monumen perjuangan tentara Uni Sovyet (Rusia) berbentuk tank dengan tulisan: “Monumen militer di Transnistria, bagian dari Moldova yang akan segera dianeksasi Rusia.”

Atas laporan-laporan yang provokasit ini, media Rusia RIA Novosti (Sputnik) menyebutnya sebagai “bentuk absurditas yang disebabkan ketidak fahaman tentang sejarah Moldovia”.
“Tentu saja, bagi New York Times hal ini menunjukkan tanda-tanda keputusa-asaan kedaerahan dan “lampu hijau” bagi penulisan tidak akurat tentang wilayah ini, termasuk kebohongan-kebohongan tentang rencana Rusia untuk menjadikannya sebagai bagian dari “Rusia Baru” yang meliputi wilayah Ukraina timur, Odessa dan Transnistria, sebuah klaim yang tidak memiliki fakta mendasar,” tulis RIA, 28 November lalu.

RIA pun menyebut bahwa tidak ada seorang pun pejabat Rusia yang pernah menyebutkan niat Rusia untuk menganeksasi Transnistria. Sebaliknya Rusia aktif mencoba menengahi konflik antara pemerintah Moldovia dengan Transnistria.

Konflik tersebut muncul sejak tahun 1992, ketika Transnistria memisahkan diri dari Moldova karena khawatir Moldova bakal menyatuan diri ke Romania, sebagaimana terjadi di masa lalu hingga tahun 1939. Saat Moldovia masih menjadi bagian Rumania, Transnistria adalah bagian dari Uni Sovyet (Rusia)
Perbedaan sejarah inilah yang membuat terdapatnya perbedaan orientasi politik di antara keduanya.

Pada tahun 2002-2003 melakukan inisiatif perdamaian melalui skema yang disusun oleh utusan Presiden Putin, Dmitry Kozak, yang dikenal dengan nama “Kozak’s plan”. Dalam rencana itu tercapai kesepakatan bagi terjaminnya penyatuan Transnistria di dalam Moldovia dengan status otonomi khusus.

Namun sayangnya rencana itu digagalkan oleh para pejabat Organisasi Kerjasama Eopa (OSCE) di Moldova dan Vladimir Voronin, pemimpin partai komunis Moldova. Para pejabat Rusia mengakui mendapatkan informasi bahwa Uni Eropa tidak menginginkan Rusia berhasil menjadi penjaga perdamaian dan menamkan pengaruhnya di Moldovia.

Paska kegagalan itu, ketegangan antara Moldovia dengan Transnistri pun terus berlanjut, dan bahkan semakin keras akhir-akhir ini setelah pemerintahan pro-Uni Eropa di Chsinau melakukan blokade ekonomi terhadap Transnistria.

Pemilu di Moldova baru-baru ini dipuji-puji sebagai “demokratis”, karena didominasi oleh Aliansi untuk Integrasi Uni Eropa yang berisi satu partai dengan 3 nama: Partai Liberal, Partai Demokrat, dan Partai Demokrat-Liberal. Aliansi ini telah berkuasa sejak tahun 2009 melalui apa yang kemudian ditiru oleh Gerakan Maidan di Ukraina awal tahun ini.

Pada saat itu Moldova dikuasai oleh regim Komunis yang dipimpin Presiden Voronin. Meski berlatar komunis, hal itu tidak menghalangi Voronin untuk memusuhi Rusia, berkat dukungan AS dan Uni Eropa tentunya. Hal itu pula yang mengakibatkan Rusia mengembargo impor anggur dari terhadap Moldovia.

Namun bagi AS dan Uni Eropa, komunisme tetap barang lama yang harus dibuang. Maka, pada pada bulan April 2009 sekelompok mahasiswa “anti-komunis” mendobrak gedung parlemen. Dan meski para demonstran itu melakukan aksi-aksi vandalisme, pejabat dan media-media barat justru menyalahkannya pada pemerintahan Voronin.

Inilah yang dimaksud “pergulatan spionase era Perang Dingin” seperti dituliskan Wall Street Journal. Namun bukan Rusia yang terlibat, melainkan AS dan sekutu-sekutunya, sebagaimana kemudian terulang kembali di Kiev, Ukraina 5 tahun kemudian, dengan bentuk keterlibatan yang semakin kentara ketika Dubes AS dan Asisten Menlu AS turun langsung ke Lapangan Maidan memprovokasi para demonstran.

Apapun konteksnya, tujuan utamanya adalah penyelenggaraan pemilu yang dipercepat untuk menyingkirkan Voronin. Dan hal itu telah tercapai.

“Pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh partai-partai yang kemudian membentuk Aliansi untuk Integrasi Uni Eropa, dan sejak itu orang-orang itu tidak pernah mau meninggalkan kekuasaan secara damai di masa mendatang,” kata Svetlana Gamova, pengamat politik Moldovia kepada RIA Novosti.

“Sebenarnya bahkan skema yang sama kemudian diulang kembali di Kiev: pendudukan gedung parlemen oleh massa, pemilu yang dipercepat, dan pengendalian kekuasaan dengan tangan besi,” tambah Gamova yang selama 20 tahun menjadi koresponden surat kabar Moldovia Nezavisimaya Gazeta.

Kemudian untuk memperkuat kekuasaan yang sudah diraih, selanjutnya cara-cara anarkis berbalut jargon “demokrasi” pun dilancarkan. Misalnya baru-baru ini Mahkamah Konstitusi Moldovia mengeluarkan fatwa bahwa “menentang aspirasi penyatuan Moldovia dengan Uni Eropa merupakan tindakan ilegal”, meski hampir separoh warga Moldivia, berdasar jajak pendapat beberapa lembaga, memilih bergabung dengan Rusia.

Lebih jauh, dengan alasan itu pulalah Mahkamah Konstitusi mencoret Partai Patriot dari peserta pemilu.

Hasil akhir pemilu dimenangkan oleh partai Pro-Rusia Party of Socialists of the Republic of Moldova (PSRM) dengan 20,5% suara, disusul oleh Partai Liberal Demokrat dengan 20,16% suara dan partai pimpinan Voronin PCRM dengan 17,48%.

Namun Liberal Demokrat, Partai Liberal dan Partai Demokrat berhasil mendominasi parlemen dengan koalisinya yang mencapai 46% kursi parlemen, belum termasuk partai-partai kecil lain yang bergabung dalam koalisi.

Mengapa Mereka Tidak Bisa Dipercaya Soal ISIS

Oleh : WILLIAM BLUM >>> William Blum adalah penulis buku ‘Demokrasi; Ekspor AS yang Paling Mematikan’. 


Anda tidak bisa mempercayai satu katapun apa yang diucapkan AS atau media mainstream-nya tentang konflik saat ini, yang melibatkan Islamic State (ISIS).
Anda tidak bisa mempercayai satu katapun apa yang diucapkan Perancis atau Inggris.
Anda tidak bisa mempercayai satu katapun apa yang diucapkan Turki, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan, atau Uni Emirat Arab tentang ISIS. Bisakah Anda memastikan, mereka berdiri di sisi mana konflik ini, ketika faktanya hanya ada satu ‘sisi’? Bukankah mereka yang sebenarnya mendanai, mempersenjatai dan melatih para militan ISIS? Mengapa mereka mengizinkan anak-anak muda mereka untuk bergabung dengan kelompok ekstrim Islam itu? Mengapa Turki, negara anggota NATO, mengizinkan sedemikian banyak militan ISIS melintasi wilayahnya untuk masuk ke Suriah? Apakah Turki lebih serius ingin membasmi ISIS, atau sebenarnya ingin membantai kaum Kurdi yang saat ini dikepung oleh ISIS? Apakah negara-negara ini, atau kekuatan Barat, sebenarnya ingin menumpas ISIS atau menggulingkan pemerintah Suriah, Bashar al-Assad?

Anda tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh ‘pemberontak moderat’ Suriah. Bahkan Anda tidak bisa percaya bahwa mereka itu moderat. Merekalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, dan semua orang (Barat dan Arab) pun terlibat dengan mereka.
Iran, Hizbullah dan Suriah telah berjuang melawan ISIS selama bertahun-tahun, tetapi AS menolak untuk bergabung dalam perjuangan ini. AS juga tidak memberikan sanksi kepada negara-negara yang mendukung ISIS, sebagaimana AS sedemikian cepat menghukum Rusia atas tuduhan terlibat konflik Ukraina.

Pondasi dari horor politik dan agama yang melanda Timur Tengah hari ini dibangun dengan mendalam oleh AS selama 35 tahun terakhir ini, dimulai sejak 1979 ketika menggulingkan pemerintahan sekuler di Afghanistan, berlanjut di Irak, Libya, dan Suriah. (Jangan lupakan kekacauan parah yang dilakukan AS melalui pengeboman tanpa henti di Pakistan, Somalia, dan Yaman.) Anda tidak bisa menghancurkan sebuah masyarakat yang relatif maju dan terdidik, membiarkan terjadinya perpecahan sosial, politik, ekonomi, penyiksaan dan pembunuhan jutaan orang, lalu berharap peradaban di masyarakat itu tetap hidup.

Hal krusial dari pondasi yang dibangun AS adalah keputusan AS untuk memecat 400.000 warga Irak yang pernah menjalani pelatihan militer, termasuk tentara resmi Irak, sehingga mereka menjadi penganggur. Ini adalah formula untuk menciptakan kekacauan. Dalam kondisi terhina dan terdesak, sebagian dari mereka akan bergabung dengan berbagai kelompok milisi untuk melawan penjajahan AS. Bisa dikatakan, mayoritas kendaraan militer, senjata, amunisi, dan bahan peledak yang mencabut nyawa setiap menit di Timur Tengah berstempel “Made in USA”.

Dan semua kuda Washington, semua orang-orang Washington tidak bisa mengembalikan situasi dunia seperti semula lagi. Dunia saat ini menyaksikan bahwa negara-negara itu telah hancur menjadi ‘negara gagal’.

Sementara ini, AS mengebom Suriah setiap hari, berpura-pura sedang berperang dengan ISIS. Namun di saat yang sama, serangan AS merusak kapasitas minyak Suriah (yang menyediakan 1/3 bujet pemerintah), kapabilitas militer pemerintah, infrastruktur, bahkan lumbung pangan, merenggut nyawa warga sipil dalam jumlah tak terhitung, menghancurkan situs-situs kuno; semua membuat upaya pemulihan Suriah menjadi hampir mustahil. Washington tidak diragukan lagi, sedang menghancurkan Suriah, dengan kedok memerangi ISIS.

Setelah melihat beberapa video aksi ISIS di internet, yang penuh dengan berbagai adegan menjijikkan, terutama terhadap kaum wanita, pemikiran saya adalah: berikan kepada mereka (ISIS) negara untuk mereka sendiri. Siapapun yang ingin meninggalkan negara itu, akan ditolong untuk keluar. Siapa saja yang ingin datang, dibiarkan datang, namun mereka tidak boleh keluar lagi tanpa melalui seleksi ketat, untuk mengetahui apakah mereka sudah kembali ‘menjadi manusia’. Bagaimanapun juga, karena dipastikan hanya sedikit perempuan yang mau tinggal di negara ISIS, negara itu tidak akan bertahan lama.

Opinion - Dinyinyirin Perahu, Jokowi akan Hajar Kapal Asing Besar

Para pendukung Prabowo nyinyirin kebijakan Jokowi menenggelamkan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia.

Kapal yang ditenggelamkan atas perintah Jokowi, dianggap hanya perahu atau sampan. Bahkan di dunia maya, antijokowi menilai yang dilakukan Presiden Indonesia itu hanya menenggelamkan perahu.

Padahal kebijakan Jokowi itu sudah membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, maupun lainnya hormat kepada Indonesia. Ini sebagai deterrent effects.

Perintah Jokowi untuk menenggelamkan kapal asing yang masuk di wilayah Indonesia langsung dijawab Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.

Kata Susi, kebijakan menenggelamkan kapal asing itu bukan perang dengan negara pemilik kapal tersebut. Tetapi lebih ditekankan agar negara tersebut mengatur para nelayannya tidak masuk perairan Indonesia.

Kalau dibandingkan era SBY, keberanian Jokowi dalam menghadapi asing lebih berani kader PDIP itu.

Bahkan ketika wartawan menanyakan kelanjutan menenggelamkan kapal asing. Jokowi ingin menenggelamkan kapal-kapal asing yang besar masuk perairan Indonesia.

Bagi Jokowi, baik kecil maupun besar, jika masuk wilayah Indonesia harus ditenggelamkan. Tentunya harus melalui prosedur yang telah disepakati termasuk hukum internasional.

Opinion - Penenggelaman Kapal Pencuri: Ingat, Ini Baru Awal!

Walau jenis kapal yang ditenggelamkan ‘hanya’ kapal kayu kecil yang di Indonesia pun bejibun jumlahnya, jenis kapal klotok bermesin beberapa pk, namun pencuri tetaplah pencuri yang harus di hukum dengan setimpal agar nelayan asing berpikir ribuan kali untuk memasuki perairan Indonesia, mungkin hanya kapal kapal kecil untuk dijadikan target pertama, selanjutnya gebrakan ini jangan berhenti di sini.

Selanjutnya adalah kapal kapal berbadan besar yang sudah jelas merampok ikannya lebih dahsyat lagi, kita sedang menunggu keberanian tentara kita mampu menangkap kapal kapal bertonase raksasa yang memiliki kekuatan untuk menjarah hasil laut Indonesia kebi besar lagi.

Namun yang jelas penenggelaman kapal kapal kayu yang kecil ini adalah efek kejut bagi negara lain yang terbiasa menikmati hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia. Ketegasan ini memang diperlukan karena dengan itulah mereka jera, namun seperti adat dan kebiasaan kita yang mengenal istilah panas panas tahi ayam, pertamanya sih memang panas namun lama lama jadi dingin, semoga itu tidak terjadi, patroli dan ketegasan seperti ini yang harus dipertahankan, mengapa Malaysia sering kali dianggap tetangga yang menjengkelkan, karena mungkin mereka sudah tahu karakter kita sebagai bangsa.

Mungkin jalan diplomasi harus dikemukakan, namun jalan ketegasan memang sangat diperlukan agar mereka yang mencuri hasil laut di nusantara ini semakin menyadari bahwa aparatur negara saat ini dalam kondisi yang on fire, kondisi yang memang benar benar bekerja bukan pencitraan semata.

Jika hasil laut di sleuruh nusantara bisa dioptimalkan sesungguhnya tanpa menaikan BBM pun sebenarnya negara ini sudah sangat mampu mensejahterakan rakyatnya, ini baru dari hasil laut, belum lagi dari hasil tambang di dalam laut, semestinya negeri ini tak usahlah mengemis ngemis kepada Word Bank, IMF hanya untuk meminta belas kasihan pinjaman, jika hasil laut optimal dan dikelola dengan sebaik baiknya, dikelola memang untuk kemakmuran bersama maka rakyat Indonesia rasanya tak pantas untuk mengantri bantuan dari kartu kartu sakti itu.

Lima tahun kedepan rasanya kita akan lebih sering melihat kapal kapal pencuri ditenggelamkan, dan inilah marwah atau harga diri bangsa besar ini, semoga juga nantinya pemerintah pun harus berbuat all out jika ada perahu nelayan kita yang bisa saja ke sasar ke perairan negara lain, dan bisa saja negara lain melakukan hal yang sama terhadap kapal kapal nelayan tanah air.

Selamat untuk TNI AL, semoga Jalasveva Jayamahe berkumandang dengan gagahnya di perairan nusantara, halau para perampok kekayaan negeri ini, di laut kita jaya,

Opinion - Pernahkah Ini Terjadi di Jaman SBY

Negara tetangga khususnya Malaysia dan Thailand sudah sibuk karena nelayannya banyak ditangkap di wilayah perairan Indonesia. Koran-koran Malaysia pun tak ayal memberitakan hal itu. Belum lagi nanti jika diberlakukan penenggelaman dan pembakaran kapal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Negara tetangga pun akan kebakaran jenggot.

Inilah ketegasan pak Jokowi dan menteri-menterinya terutama ibu Susi.  Baru sebulan bertugas sudah membuat negara tetangga kelimpungan karena warganya yang jadi maling ikan sudah banyak yang ditangkapi dan ditahan. Ketegasan Presidenku yang kurus ini tak kalah dengan pak SBY yang mantan jenderal. Maaf jika ada yang marah jika saya membandingkan dengan presiden terdahulu.

Dengan ketegasan Jokowi ini banyak yang menuduh ini sebagai “gagah-gagahan”. Saya tidak terlalu jelas makna gagah-gagahan yang mereka tuduhkan. Maksudnya show off power atau hanya gertak sambel saja. Kalau SBY dulu maaf l;agi-lagi membandingkan, SBY dulu dianggap terlalu lembek karena selalu mengalah bahkan minta maaf karena negara tetangga kena asap akibat pembakaran hutan di Riau dan Kalimantan. Padahal konon yang punya pabrik dan perusahaan yang melakukan pembakaran hutan itu ditengarai adalah perusahaan milik Malaysia sendiri.

Ya, walau pak Jokowi kurus, tapi ketegasannya sungguh mencengangkan negara tetangga yang rakyatnya hidup dari mencuri alias maling ikan di perairan Indonesia. Jokowi tidak takut karena dimana pun maling ya tetap maling dan harus ditindak.

Mungkin baru sekarang kita menyadari bahwa potensi laut dan alam kita yang sangat kaya ini banyak dicuri oleh negara tetangga. Kita yang punya lautnya eh malah tetangga yang memanennya. Demikian juga halnya mafia maling migas yang mungkin bekerja sama dengan negara tetangga juga sebaiknya segera ditindak. Biar mereka kapok dan tidak mencuri lagi.
Lagi-lagi saya dibuat kagum dengan pemerintahan pak Jokowi. Walau yang menyinyiri banyak tapi pak Jokowi tak bergeming sedikitpun. Biarlah yang nyinyir terus nyinyir sampai mereka sadar sendiri bahwa banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan pak Jokowi dan jusuf Kalla.

Opinion - Belajar Dari Denmark

Denmark kembali dinobatkan sebagai negara paling bersih dari korupsi pada tahun 2014  dengan Indeks Persepsi Korupsi 92. Lembaga independen anti korupsi internasional, Transparency International (TI) menilai Denmark memiliki aturan hukum yang kuat, dukungan bagi masyarakat sipil serta aturan yang jelas yang mengatur perilaku para pemegang jabatan publik.  Selain itu Denmark juga segera merilis daftar informasi kepemilikan atau pemegang kepentingan semua perusahaan yang berada di Denmark. Langkah ini, mirip dengan yang diumumkan oleh Ukraina dan Inggris, dinilai akan membuat lebih sulit bagi para koruptor untuk bersembunyi di balik perusahaan yang terdaftar atas nama orang lain.

Sementara itu, Indonesia jauh berada di peringkat 107 dari 175 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi 34. Walaupun nilai Indeks Persepsi Korupsi tahun ini meningkat 2 angka dibanding tahun lalu, akan tetapi nilainya masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya perang dalam melawan korupsi. 

Korupsi bukan sekedar masalah di negara kita. Korupsi telah menggerogoti  ketahanan bangsa dan negara di semua bidang bak rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang tempat kehidupan bangsa dibangun. Demikian ditulis Franz Magnis-Suseno S.J. dalam “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Catatan tentang Korupsi dari Sudut Etika”. Dalam suatu negara yang telah dikuasai korupsi, maka segala bidang kehidupan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan tidak diambil berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi berdasarkan kepentingan pribadi para pengambil keputusan. Pada akhirnya, bangunan yang digerogoti rayap itupun akan ambruk, begitu pula negara yang digerogoti korupsi.

Beberapa hal dapat kita pelajari dari Denmark dalam upaya pemberantasan korupsinya. Yang pertama adalah adanya penegakan hukum yang adil serta tidak diskriminatif. Denmark memiliki Ombudsman, lembaga independen yang bertanggung jawab mengkaji seluruh pelayanan publik dengan berperan sebagai pengawas dan whistleblower serta menginvestigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.  Peran ombudsman didukung dengan penegakan hukum yang baik. Hukum di Denmark ditegakkan tanpa pandang bulu bagi semua pelaku korupsi dan perusahaan atau individu pemberi suap. Sementara, di Indonesia seringkali kita mendengar mengenai perlakuan istimewa yang diberikan kepada para koruptor, mulai dari ruang tahanan khusus dengan berbagai fasilitas,  sampai dengan fasilitas melanjutkan kuliah di dalam tahanan.

Kedua adalah transparansi dan keterbukaan di bidang politik. Pada tahun 2009, parlemen Denmark memperkenalkan “Skema Keterbukaan” dimana para anggota parlemen memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka, baik untuk kegiatan hiburan, biaya perjalanan, hadiah, ongkos perjalanan resmi, dan pertemuan resmi.

Ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah Denmark berusaha melaksanakan “Open Government” untuk membentuk tata kelola pemerintah yang baik. Informasi mengenai anggaran negara dibuka kepada publik melalui berbagai media sehingga publik dapat ikut mengevaluasi pemerintah dalam mengelola anggaran. Transparansi pemerintahan juga memungkinkan masyarakat dapat memantau upaya penegakan hukum terhadap kasus hukum termasuk korupsi sehingga proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan dapat diawasi untuk mencegah celah terjadinya kecurangan.

Sama halnya dengan para politikus, para pejabat juga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi mengenai jumlah pengeluaran, belanja perjalanan dan hadiah yang diterima. Sebagai pejabat dan politikus mereka dituntut untuk tetap memiliki gaya hidup sederhana yang menjadi panutan untuk jajaran dan masyarakat pada umumnya. Para pejabat di Denmark tidak segan menggunakan sepeda menuju kantor dan menggunakan jas biasa yang jauh dari kesan mewah. Hal ini nampaknya sedang digalakkan oleh pemerintah kita saat ini dengan mengeluarkan berbagai imbauan untuk hidup sederhana bagi aparat pemerintah. Semoga niat baik ini dapat berjalan dengan baik sehingga para pejabat kita dapat menjadi panutan bagi masyarakat sebagaimana para pejabat di Denmark.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa selain penegakan hukum, transparansi menjadi kunci bagi Denmark untuk memerangi korupsi. Dalam hal ini, tak dapat dipungkiri bahwa pers memegang peranan yang sangat penting. Pers merupakan ujung tombak dalam menyampaikan transparansi kepada mayarakat dan menjadi alat paling efektif dan efisien dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi. Kebebasan pers di Denmark sangat dijunjung tinggi. Salah satu apresiasi diberikan Lembaga internasional asal Perancis, Reporters Without Borders yang menobatkan Denmark pada peringkat ketujuh dalam daftar World Press Freedom Index 2014.

Memerangi korupsi memang tak semudah membalik telapak tangan. Butuh tekad dan perjuangan yang sangat kuat dan berkesinambungan dari seluruh pihak. Tak hanya pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi juga sektor swasta, media, maupun seluruh masyarakat. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia! Mari kita bersama-sama meneguhkan tekad untuk bersama-sama berjuang melawan korupsi agar berhenti menggerogoti negara kita.

Analisis Transaksional

A : we diak,ambilkan sepatu uda!!!
B : saya lagi sibuk belajar matematika uda.


A : nak kenapa tanganmu itu?
B : tajatuah di kampus tadi?
C : makanya kalau jalan itu pake mata.

Opinion - (Nominasi) Indeks Tawuran Nasional

Walaupun tulisan tentang tawuran lebih banyak menyinggung komunitas (yang katanya terpelajar), saya lebih suka menempatkannya di kolom sosial budaya. Terus terang saya termasuk warga yang (sungguh) enek/eneg dengan perilaku barbar sebagian warga masyarakat (dan mahasiswa/pelajar) yang (selalu) terlibat tawuran, baik di malam hari mauun siang hari. Bahkan di buulan suci Ramadan, di saat takbiran pun tidak jarang terbetik berita tawuran antar kampung terjadi. Kalau tawuran antar anak sekolahan atau mahasiswa sudah tidak terhitung lagi kasusnya. Korban? baik meninggal sia-sia maupun luka-luka sudah tidak bisa dihiutng lagi jumlahnya. Persebaran kasus sepertinya terkonsentrasi di beberapa kota besar di Indonesia, sebut saja Jakarta dan Makassar, misalnya.

Untuk mempertahankan budaya dan tradisi konyol ini, kali ini saya ingin membuat nominasi untuk pelajar Tawuran terbaik, mahasiswa Tawuran terbaik, sekolah dan universitas/perguruan tinggi Tawuran terbaik, serta kampung Tawuran terbaik. Semuanya akan dihitung dan diagregat menjadi kota Tawuran terbaik di Indonesia. Nominasi dan penghitungan bisa dilakukan dengan menghitung jumlah insiden tawuran per tahun, nanti dibuat juga secara rutin, sehingga akan ketahuan time-series nya, kecenderungannya dsb.

Seluruh data bisa didapat dan diolah dari sumber media massa, dokumentasi kepolisian dan data relevan lainnya. Tidak diperlukan wawancara tentunya, karena mewawancara pelaku kriminal ini tentu sangat berbahaya bagi para pewawancara. Cukup lakukan wawancara imajiner untuk melengkapi atau memperkaya analisis data. Seandainya sangat diperlukan wawancara langsung, sebaiknya lakukan wawancara dengan pelaku tawuran yang sedang dipenjara, sehingga tidak membahayakan anda.

Pada hitungan kumulatif, saya ingin melihat berapa sih Indeks Tawuran Nasional kita, dan apabila ini berjalan terus, mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan, sudah akan kelihatan trend pergerakan angkanya. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin barbar, primitif, dan biadab bangsa ini. Semakin rendah nilai indkesnya, maka semakin beradab, berpendidikan dan bermoral bangsa ini. Formulasinya seperti berikut:

ITN = f (P, M, S, PT, Ka, Ko)

ITN = Indeks Tawuran Nasional, P = Pelajar, M = Mahasiswa, S = Sekolah, PT = Perguruan Tinggi, Ko = Kota, Ka = Kampung

O iya, satu lagi, barangkali saya juga harus mempertimbangkan untuk mengikutsertakan variabel tawuran elit, yaitu tawuran (non-fisik) yang dilakukan oleh elit-elit negeri ini, yang mempertontonkan dan mengajari hukum rimba kepada publik. Ketika hukum sudah tidak bisa menyentuh preman dan pelaku kriminal di tingkat elit, maka mereka sudah sangat pantas untuk disejajarkan dengan pelajar dan mahasiswa (primitif dan barbar) yang di tasnya hanya berisi celurit, gerinda, kampak, dan rantai sepeda.

Ada yang punya usulan? kota dan sekolah mana yang pertama kalinya pantas mendapatkan penghargaan ini?

Opinion - Runtuhnya Bakrie Group

Mengikuti akhir sepak terjang Aburizal Bakrie di kancah politik sungguh memprihatinkan nantinya prediksi saya, akan berentet dengan runtuhnya kerajaan bisnis Konglomerat Bakrie Group, dan terlihat dimasa ini penolakan dan hujatan seakan tak pernah usai terhadap Ical panggilan sayang (Aburizal Bakrie) ini.

Jika di cermati Ical seakan-akan terlihat kehilangan arah (lose hope), kehilangan percaya diri dan manut pasrah terhadap koalisinya, semua ini jauh tersirat sejajar dari mulai gagalnya ambisi pencalonan Persident RI tahun lalu, Pede yang berlebihan Golkar menjadi pemenang pileg no.2, Penolakan di jalan Tenku umar (Megawati) setelah Rapimnas Golkar ditolaknya syarat-syarat ical hingga Golkar merapat ke KMP, seperti kehilangan arah membiarkan pasrah team KMP mengobok-obok Direksi dan pemberitaan di TV One (Hingga masif kampanye hitam distasiun ini) masa Pilpres dan banyak rentetan lainnya lagi hingga yang terakhir Munas Golkar (30 Nov di Bali) yang terkesan diselenggarakan terburu-buru berujung kerusuhan AMPG (Yoris & the gank) di rapat pleno DPP Golkar kemaren.

Mari kita lihat kewajiban hutangnya jauh melampaui asetnya! dengan berharap satu peluang bertarung kembali memperebutkan posisi ketum Golkar dapat menyelamatkan atau setidaknya mengulur-ulur waktu dari kewajiban membayar hutang dengan tetap eksis di kancah politik.

Berikut daftar utang-utang yang dimiliki oleh Bakrie dengan jatuh tempo tahun 2012 bersama afiliasinya.

1. Bakrie & Brothers mencapai Rp 5,4 triliun

2. Bumi Resources USD 638 juta atau setara Rp 6,38 triliun

3. Bakrieland Development Rp 17,707 triliun

4. Energi Mega Persada Rp 11,215 triliun

5 Bakrie Sumatera Plantations Rp 9,644 triliun

6. Bakrie Telecom Rp 7,844 triliun

7. Bumi Resources Minerals Rp 3,338 triliun

8. Berau Coal Energy Rp 1,535 triliun

9. Visi Media Asia Rp 822,276 miliar

10. Darma Henwa Rp 406,165 miliar.

Sejauh ini, Bakrie juga telah menjual antara lain Lido Nirwana Parahyangan, Bakrie Toll Road, Bakrie Telecom. Kemudian, Bakrie Building Industries, PT Energi Mega Persada, Bakrie Pipe Industries. Terakhir, enam kebun sawit milik Bakrie Sumatera Plantation.

Terlepas dari itu, Bakrie sepertinya masih memiliki ambisi untuk mempertahankan eksistensinya. Inilah setidaknya empat ambisi Bakrie

1. Kuasai Newmont = Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyurigai ada sponsor yang akan mendanai Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli sisa saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar tujuh persen. Soalnya, dia menilai pemda NTB tidak memiliki uang untuk membeli sisa saham divestasi Newmont yang sebesar USD 246,8 juta.

“Masyarakat sekarang sudah pintar dengan menduga pasti dari sponsor. Saya pura pura tidak tahu saja,” katanya, di Jakarta, Rabu (10/7/2014).

Tidak sulit untuk menerka bahwa sponsor yang dimaksud Dahlan itu bisa jadi adalah salah satu perusahaan Bakrie PT Multi Capital. Sekedar mengingatkan, sebanyak 24 persen saham yang didivestasi NNT sebelumnya dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB).

Sedangkan MDB adalah perusahaan patungan antara PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB), perusahaan yang dibentuk oleh

Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumbawa. Di PT MDB, ketiga Pemda itu hanya memiliki saham 25 persen, sementara sisanya sebesar 75 persen dimiliki Multicapital.

Berdasarkan itu, MultiCapital memiliki saham sebesar 18 persen di Newmont, sementara PT. DMB hanya memiliki saham enam persen.

2. Kuasai Bumi Resources = Sejumlah media belakangan ini mengabarkan keinginan grup Bakrie untuk berpisah dengan Bumi Plc. Bloomberg, menyebut ‘perceraian’ itu akan memakan biaya sebesar USD 508 juta.

Uang sebesar itu akan digunakan grup Bakrie untuk membeli kembali (buy back) 29,2 persen saham Bumi Plc di Bumi Resources. Padahal, berdasarkan skenario pemisahan sebelumnya, grup Bakrie hanya akan membeli 18,9 persen saham dari 29,2 persen saham Bumi Plc di Bumi Resources dengan uang tunai sebesar USD 278 juta.

Sisanya sebesar 10,3 persen saham akan ditukar dengan 23,8 persen saham grup Bakrie di Bumi Plc.

3. Beli saham klub sepak bola = Bakrie Grup terus melebarkan sayap dengan membeli klub di luar negeri. Bakrie Group membeli 70 persen saham klub juara A-League (Liga Australia) musim lalu, Brisbane Roar.

Bakrie menggelontorkan dana 8 juta dolar Australia untuk jangka waktu sepuluh tahun. Sebanyak 30 persen sisa saham Brisbane Roar masih dimiliki Federasi Sepak Bola Australia (FFA).

Pembelian ini memiliki opsi untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 20 persen di masa mendatang. Rencananya Bakrie Grup juga akan membeli saham klub di liga Belanda.

Sebelumnya, Bakrie juga telah berkecimpung di dunia olahraga dengan membeli saham klub Divisi II Belgia CS Vise.

4. Bikin televisi berbayar = Di tengah jerat utang, salah satu anak perusahaan konglomerat Aburizal Bakrie masih bisa bersinar meski tak terang-terang amat. Perusahaan itu adalah lini media PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), yang rencananya akan masuk ke bisnis televisi berbayar (pay TV).

Direktur Utama VIVA Erick Thohir mengatakan perseroan dana Bakrie untuk ekspansi ke bisnis TV berbayar ini berasal dari anggaran belanja modal 2013 sebesar USD 40 juta. Ditambah pinjaman USD 80 juta dari Deutsche Bank.

“Dengan adanya peluncuran ini diharapkan menjaring pelanggan bisa mencapai 300.000 orang di awal semester 2014,” ungkapnya.

Keputusan ini jelas berani, pasalnya utang kelompok Bakrie secara keseluruhan masih besar. Belum lagi, performa VIVA tak terlalu oke. Terbukti, perseroan mencatat saldo laba ditahan yang negatif sekitar Rp 290 miliar dari neraca tahun lalu. Karena itu, VIVA tidak bagi-bagi keuntungan tahun ini.

Golkar bersama Ical berdiri diatas kaki KMP (Di tengah situasi panas di internal Golkar, Ketua Umum Aburizal Bakrie menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto.) kita sudah paham benar Golkar adalah pemain lama dan lihai, cerdik dan selalu menemui solusinya walau keadaan terdesak sekali pun, Pertanyaanya akankah nasib ical sama dengan SDA? apa jadinya jika ical berhenti dan terjegal di kancah politik? Semua tentu bisa menebak bukan..?!  dan satu hal lagi calon Ketum Golkar pastinya harus orang yang berduit banyak walau berhutang banyak, hehehehe….itu pasti!!